 |
| Gubernur Lampung Ridho Ficardo |
BANDARLAMPUNG,-Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo mengajak seluruh Pejabat
Tingkat Provinsi se-Sumatera untuk menyatukan langkah guna mensinergikan
pembangunan di seluruh Sumatera.
“Sumatera harus menjadi tongkat
estafet pembangunan selanjutnya. Kita memiliki SDM dan SDA yang memadai.
Untuk itu kita harus memilik kesadaran bukan hanya internal Provinsi.
Tapi kesiapan Pulau Sumatera mengambil alih tongkat estafet
pertumbuhan,” ujar Gubernur ketika membuka pencerahan APPSI Bagi Pejabat
Tingkat Provinsi se-Sumatera, Rabu (27/4) di The 7 Hotel Bandar
Lampung.
Dijelaskan Karo Humas dan Protokol Bayana, Gubernur
menyampaikan, Provinsi Lampung merupakan gerbang antara Pulau Sumatera
dan Jawa. Sehingga bila dikelola secara efektif akan memberikan efek
ganda pada pembangunan Sumatera secara keseluruhan.
Terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Gubernur
menyampaikan, banyak pihak yang khawatir akan banyaknya pekerja asing
masuk ke daerah sehingga mengambil lapangan kerja.
”Tapi saya lebih
khawatir, tenaga profesional kita yang keluar untuk bekerja disana.
Tantangan terbesar kita adalah bagaimana mempertahankan tenaga
profesional kita agar tidak keluar ke negara lain.Tantangan dan peluang
ke depan, yakni bagaimana membangun dan mengambil situasi dari
keunggulan geografis, serta menjadi keunggulan kompetitif di kawasan
Asia Tenggara,” ujar Gubernur.
Lebih lanjut Gubernur memaparkan Rekomendasi yang
disampaikan oleh APPSI kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mengambil
kebijakan yang diperlukan. Pertama dalam rangka menghadapi ASEAN Free
Trade Area (AFTA) tahun 2015, diperlukan dukungan pemerintah pusat untuk
mengoptimalisasikan sektor agribisnis dengan menambah anggaran on top 1
trilyun per Provinsi untuk mewujudkan swasembada padi, jagung dan
kedelai.
Kedua, melaksanakan penandatanganan MoU antara para Gubernur
dengan Kepala BPKP, Kapolri, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri dalam
rangka peningkatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
untuk pencegahan dan penanggulangan tindak pidana
korupsi. Ketiga, Pemerintah segera mendorong percepatan pembangunan
infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan
peningkatan daya saing. Dalam hal ini, secara bertahap Pemerintah telah
melaksanakannya.
Keempat, dalam mengatasi perlambatan ekonomi nasional,
APPSI telah mengadakan dialog dengan empat Direktur Utama Bank Negara.
Hasilnya telah direkomendasikan kepada Presiden, diantaranya saran untuk
menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Usulan APPSI tersebut
mendapatkan respon positif dari Presiden bahwa bunga bank Pemerintah
yang semula 22 %, diturunkan menjadi 19 %, dengan rincian 12 %
ditanggung debitur dan 7 % disubsidi Pemerintah.
“Dalam paparannya Prof. Ryaas Rasyid menyampaikan keberhasilan pemerintahan dapat dilihat dari kesejahteraan rakyat. Ada 5 tolok ukur kesejahteraan yaitu pertumbuhan, inflasi, disparitas, kemiskinan dan pengangguran. Untuk itu agar kinerja Pemerintah Daerah efektif, perlu adanya sinergitas kebijakan daerah dan sektoral seperti pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” jelas Heriyansyah. (Rls)
