 |
| Istimewa |
Diinformasikan oleh Karo Humas dan Protokol Bayana, dalam arahan Asdep Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Agung Pratistho menjelaskan bahwa kunjungannya ke Provinsi Lampung dalam rangka memantau, invetarisasi data serta mendengarkan secara langsung permasalahan di bidang tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung berdasarkan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Adapun rincian yang menjadi pantauan Tim Kemenko Polhukam diantaranya terkait Pelaksanaaan Pengawasan Pemerintah di Provinsi Lampung, Penataan SDM pada Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan UU No.5/2015 tentang ASN, Penataan Ketatalaksanaan Kelembagaan berdasarkan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pelaksanaan Akuntabilitas Publik dan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung.
"Sehingga kami dapat mengetahui secara langsung permasalahan yang ada di lapangan guna ditindaklanjuti ditingkat Kementerian untuk mendapatkan hasil yang terbaik mengenai Reformasi Birokrasi tentang kebijaksanaaan dan pelaksanaan Pemerintahan yang ada di daerah", ujarnya.
Sementara Asisten Bidang Pemerintahan Rifki Wirawan menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik rakor ini sebagai upaya terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang baik menuju Lampung Maju dan Sejahtera.
Selain itu dijelaskan oleh Asisten Pemerintahan Rifki Wirawan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki komitmen dalam meningkatkan kinerja seluruh jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Yakni untuk memberikan pengabdian yang terbaik, bekerja secara cepat, bersih, jujur, adil dan transparan.
Ditambahkan oleh Kabag Humas Heriyansyah, Asisten juga menjelaskan adapun upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dengan membangun dan mengefektifkan sistem dan mekanisme layanan serta meningkatkan efisiensi jalur birokrasi. Selain itu juga melakukan upaya serius dalam meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta melakukan koordinasi dan sinergitas dengan stakeholder terkait guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi.
"Kami berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan rumusan yang terbaik untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung khususnya di bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi", jelasnya.
Rakor ini turut dihadiri oleh Inspektur Sudarno Eddi, Kepala BKD Zaini Nurman, Kepala Biro Organisasi Aris Fadila, Perwakilan Polda Lampung, Korem 043/Gatam, Kodim 0410/KBL, Polresta Bandar Lampung serta SKPD Terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (Rls)
