 |
| (Ist) |
Turut dihadiri pula dari berbagai mahasiswa dan organisasi intra maupun ekstra kampus seperti BEM Universitas Lampung, HMPSA UBL, UKM Futsal UBL, UKM Bahasa, Serikat Mahasiswa Indonesia dan lain sebaganya.
Sebagai moderator diskusi tersebut ketua Eksekutif Kota LMND Bandar Lampung Muhammad Arira Fitra, dan diawali dengan pembacaan SK Eksekutif Kota LMND Bandar Lampung sebagai bentuk pengesahan struktur terpilih hasil konferensi komisariat.
Dalam diskusi tersebut, ada empat orang panelis yang hadir antara lain Bapak Syahril Daud S.P., M.Si. selaku Akademisi dari Universitas Bandarlampung, Ahmad Hidayat (Presma BEM Univ Lampung), Beny Agung (SMI Bandar Lampung) dan Reynaldo Sitanggang selaku ketua EW-LMND Lampung.
Syahril Daud S.P.,M.Si. dalam pemaparannya menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional di negara ini belum terbangun sebagaimana amanat UUD 1945. Hal tersebut memang harus sedikit-demi sedikit dibangun agar kokoh dan dapat menyentuh seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana amanat UUD 1945 (pasal 31 ayat 1-4) bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai penyelenggaraanya maka hal mendasaripenyelenggaraan pendidikan adalah modal penyelenggaraan yang bersumber dari APBN maupun APBD.
''Yang artinya kebutuhan ekonomis yang akan menopang penyelenggaraan pendidikan, hari ini kita lihat bahwa mahalnya biaya pendidikan disebabkan ketidakmampuan negara dalam mengolah SDA yang dimiliki,'' jelas Syahril.
Begitu banyak kekayaan alam, menurutnya, yang dikuasai oleh perusahaan asing sehingga tidak memberikan masukan maksimal ke kas negara. ''Nah untuk itu dengan adanya persaingan global ekonomi, Indonesia juga harus mampu menopang kebutuhan negara dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia agar dapat lebih kompetitif dengan negara berkembang lainnya,'' terangnya.
Sementara itu, Presma BEM Univ Lampung, Ahmad Hidayat mengatakan bahwa adanya MEA sebagai bentuk pasar bebas baru di Asean menjadi tantangan tersendiri. ''Dengan melihat sistem pendidikan tinggi di Indonesia, hebatnya kita belum dapat bersaing, namun mau tidak mau kita akan mengikuti perubahan tersebut. Kampus sebagai lembaga penyelenggara pendidikan pun sekarang telah menjadi perusahaan penghisap mahasiswanya melaui uang kuliah tunggal yang tidak objektif penetapannya,'' jelasnya.
Ditambah, kajian objektif atas suatu permasalahan yang diwujudkan dalam laporan penelitian ilmiah yang diharapkan mampu menjadi referensi pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi hanya dijadikan formalitas atau gugur kewajiban.
''Sistem pendidikan nasional maupun pendidikan tinggi belum terbentuk dengan baik yang mengakibatkan kurang berkualitasnya SDM dan juga tidak meratanya penerima pendidikan sebagaimana amanah konstitusi dalam rangka mewujudka cita-citabangsa salah satunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,'' terangnya.
Reynaldo Sitanggang selaku Ketua EW-LMND Lampung mengatakan sejarah pendidikan tinggi khususnya dimulai dengan perjuangan angkatan muda yang pada saat itu mampu menasionalisasi perguruan tinggi milik pemerintah kolonial Belanda, sehingga kita kenal saat ini dengan Univ.Indonesia, IPB, ITB dan lain sebagainya.
''Maka dapat kita ambil poin penting bahwa persatuan merupakan alat utama dalam memperjuangkan hak warga negara. Saat ini bukan lagi penjajah yang akan kita lawan, namun musuh yang sudah berevolusi (Kapitaisme) dengan menjajah ideologi suatu bangsa yang akan memporak-porandakan perekonomian dan mendikte kebijakan politik yang berakibat pada pembodohan masyarakat,'' terangnya lagi.
Dengan persatuan lah, lanjutnya, mahasiswa akan menemukan kekuatan dan kesatuan platform perjuangan yaitu mewujudkan cita-cita pendiri bangsa yang kaitannya pencerdasan seluruh warga negara dan kehidupannya.
''Selain itu adanya beberapa program pendidikan gratis (WAJAR 12 Tahun) dan bina lingkungan yang hari ini diterapkan pemerintah daerah, ternyata belum menjadi jawaban atas kebutuhan pendidikan. Nyatanya efektivitas dan efisiensi dari program tersebut masih dipertanyakan.'' (*)
