 |
| Walikota Bandarlampung, Herman HN. (Ist) |
"Hasil pemeriksaan tes urine yang dilakukan jajaran Pemkot bekerjasama dengan BNN beberapa waktu lalu belum maksimal. Hasil sudah saya dapat, dimana beberapa PNS yang urinenya positif mengandung zat adiktif,” terang Herman HN disela-sela mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Selasa (10/5).
Walaupun tidak menyebutkan jumlah PNS yang terbukti menggunakan narkoba, Herman juga menjelaskan, berdasarkan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, siapa saja yang terbukti menggunakan barang terharam seperti narkoba dan lain-lainnya, akan mendapat sanksi. Dalam memberikan sanksi tersebut, dirinya tidak akan pilih bulu, baik itu pejabat eselon II, III dan IV.
"Pada tes urine tahap pertama dan kedua diikuti oleh 450 PNS. Saya berharap pada tes urine selanjutnya akan lebih banyak PNS yang mengiuti test tersebut. Sedangkan test urine akan dilakukan secara mendadak tanpa pemberaitahuan terlebih dahulu,’ tegasnya.
Herman menambahkan, dalam dua kali pemeriksaan test urine lalu, pihaknya telah mengabiskan dana sebesar Rp 250 - 300 juta. "Untuk pelaksanaan test urine tahap 1 dan 2, dana yang dipergunakan adalah dana pribadi saya,” imbuhnya.
Yang jelas, sambung dia, pihaknya langsung memberikan sanksi tegas kepada PNS yang positif menggunakan narkoba, "Sudah ada beberapa PNS yang telah dipecat dari jabatannya. Untuk gantinya sudah saya tunjuk Pelaksana Tugas (Plt), kalau untuk pelantikan definitifnya kita nunggu sampai bulan Agustus nanti," tambah Herman.
Diketahui sebelumnya, Pemkot Bandarlampung menggelar test urine bagi pegawainya. Pada test urine pertama dilakukan sebanyak 150 PNS dan hasilnya 3 Lurah di pecat, 2 Lurah dinyatakan positif menggunakan narkoba dan 1 Lurah karena melanggar disiplin. Sedangkan pada test urine kedua dilakukan kepada 300 PNS, dan BNN Provinsi menyatakan ada beberapa PNS yang positif menggunakan narkoba. (*)
