 |
| Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat Perencanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang Provinsi Lampung di Hotel Sheraton, Selasa (03/05). Foto Dok : Humas Pemprov Lampung |
BANDARLAMPUNG,-Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat Perencanaan
Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang Provinsi
Lampung di Hotel Sheraton, Selasa (03/05).
Diinformasikan oleh Karo Humas dan Protokol Bayana, dalam
arahan Asisten Bidang Ekbang Adeham ketika memimpin rapat menjelaskan,
bahwa Pembangunan Jalan Tol bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional terutama bidang
industri, pertanian, pariwisata dan lain sebagainya.
Dengan Pembangunan Jalan Tol dapat mengusahakan biaya
operasional kendaraan menjadi rendah, jarak tempuh menjadi dekat dan
mendorong terwujudnya keseimbangan antara daerah sehingga tercapainya
kemakmuran bangsa.
Untuk Pembangunan Jalan Tol Tahap 1 yakni Terbanggi Besar -
Bakauheni meliputi Kabupaten Pesawaran dan Lampung Tengah sepanjang
35,71 Km dan Kabupaten Lampung Selatan sepanjang 104,7 Km. Sedangkan
Pembangunan Tol Tahap 2 yakni Terbanggi Besar - Pematang Panggang
rencananya akan dibangun sepanjang 108,6 Km.
"Rapat ini guna melakukan koordinasi terkait Tahap
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang
Panggang dimana tahapannya meliputi perencanaan, persiapan penetapan
lokasi, pelaksanaan dan penyerahan hasil sehingga Pengadaan Tanah dapat
berjalan baik dan lancar", jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama Asisten Bidang Pemerintahan
Rifki Wirawan menjelaskan bahwa Memperkuat Daya Dukung dan Konektivitas
Wilayah merupakan salah satu program prioritas yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi Lampung.
Lebih lanjut Rifki menjelaskan Jalan Tol yang diresmikan
langsung oleh Presiden Jokowi pada 30 April 2015 lalu diharapkan dapat
mewujukan pemerataan pembangunan, pengembangan wilayah untuk
kesejahteraan dan kemakmuran serta meningkatkan pelayanan distribusi
barang untuk pertumbuhan ekonomi.
"Ini merupakan Komitmen Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo
yang perlu didukung oleh berbagai stakeholde terkait sehingga apa yang
diharapkan bersama dapat terwujud", ujarnya.
Ditambahkan oleh Kabag Humas Heriyansyah dalam rapat ini
turut hadir Perwakilan BPN serta sejumlah Kepala SKPD di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung. (Rls)
