 |
| Aksi unjuk rasa para buruh berlangsung terpisah, sekitar 200 massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan Komite Aksi Perlindungan Pembantu Rumah Tangga berunjuk rasa di Bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung. Minggu 1 Mei 2016. Foto : Istimewa |
Puluhan buruh yang berasal dari berbagai perusahaan swasta itu menuntut agar pemerintah mencabut peraturan presiden RI Nomor 78/2015 tentang pengupahan yang dinilai sangat memberatkan kaum buruh. Mereka juga menuntut agar dihapuskannya pekerja kontrak di Lampung dan mengesahkan UU pekerja rumah tangga (PRT) dan tolak diskrimasi yang sering terjadi terhadap perempuan.
Koordinator lapangan M.Taat Badarudin dengan lantang meminta agar ada kesamaan derajat para buruh dengan pekerja yang lain. Hal ini dinilainya lantaran sejak beberapa tahun lalu, para buruh dan PRT khususnya rentan akan tindakan pelechan mental, fisik, seksual.
Apalagi setelah sebuah penelitian yang dilakukan Rumpun Gema Perempuan terhadap 173 PRT di jawa menemukan bahwa 93% mengalami bentuk kekerasan fisik, 68% pelecehan mental dan 42% mengalami kekerasan dan pelecehan seksual.
“Sementara mereka ini kerja lebih dari 8 jam dan terkurung dengan dunianya sendiri. Gaji yang diterima pun jauh dan sangat jauh dari UMK dan UMP. Bagaimana bentuk penyetaraannya?,” tegas dia.
Di tempat terpisah, peringatan hari buruh internasional dijadikan Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Indonesia (SBSI) 1992 Bandarlampung sebagai momen tepat untuk menyuarakan hak buruh.
Ada 8 tuntutan yang diminta pihaknya akibta adanya kerja kontrak pada 2003 lalu yang mengakibatkan buruh berada dalam jurang kesengsaraan. Sebab, banyak sistem perbudakan dan tidak sesuai dengan apa yang diterimanya.
“Sekarang begini, para buruh dituntut harus memenuhi kerjaannya dalam peride tertentu tanpa mengenal kata lelah. Ini kan semacam perbudakan, mereka tenaganya diambil untuk waktu tertentu. Tapi yang diterimanya nggak setimpal,” kata Ketua DPC SBSI Deni Suriawan.
Pihaknya pun mengaku ada 8 tuntutan yang harus dipenuhi pemeirntah agar nasib buruh sejahtera. Yakni, meminta pemerintah pusat segera menobatkan Marsinah dan Rusli sebagai pahlawan buruh, selain itu pemerintah pusat segera membatalkan kenaikan premi iuran Buruh serta masyarakat di BPJS keshatan, pemerintah harus membentuk perlindungan untuk meyelamatkan buruh Indonesia dari persaingan Gelobal.
"Pemerintah harus memberikan kepastian serta perlindungan hukum kepada rakyat (Buru) Indonesia, dan pemerintah harus mencabut hubungan kerja kontrak dan outsourching dan adili pelaku pemberangusan serikat buruh." Tegasnya. (sr)
