 |
| Anggota Komisii V BPKRI Pusat saat menyerahkan predikat opini WTP dan LHP BPK, dan ditandatangani oleh kepada Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri. |
Anggota Komisi V BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia, karena dinilai Akuntable dan transparansi dalam laporan keuangan anggran tahun 2015.
"BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualin, kami ucapkan selamat atas diperolehnya Opini WTP dalam 2 tahun terakhir, diharapkan hal ini dapat ditingkatkan," kata Moermahadi.
Ia mengatakan dirinya sangat mengapresiasi atas upaya yang telah dilaksanakan oleh Gubernur Lampung beserta jajaran yang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
"Opini BPK atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Lampung tahun 2015 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini tentu saja tidak terlepas dari peran DPRD Provinsi Lampung beserta jajaran,"ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, BPK RI akan terus mendorong pemerintah provinsi Lampung agar lebih meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan pada waktu mendatang.
"Peningkatan ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penatausahaan aset tetap untuk menyusun neraca pemerintah daerah dan memberikan perhatian terhadap kualitas dan fungsi database tunggakan pajak kendaraan bermotor,"ungkapnya
 |
| Unsur pimpinan DPRD Foto bersama dengan wakil Gubernur Lampung Bactiar Basri dan anggota komisi 5 BPKRI |
"Saya juga mengingatkan ke Pemprov Lampung agar segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan. Karena pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima," pungkasnya.
 |
| Anggota Komisi V BPK RI Pusat, Moermahadi Soerja Djanegara, saat diwawancarai awak media, menyatakan bahwa Provinsi Lampung, Bactiar Basri, dua kali mendapatkan WTP. |
"Sesuai cita-cita kami dalam penyusunan anggaran yang akuntable dan transparansi. Terimakasih untuk segenap pihak terkait yang telah bekerjakeras dalam penyusunan laporan, semoga ini terus bisa dipertahankan dan ditingkatkan,” imbuhnya.
Sementara Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal menyatakan jika wajar tanpa (WTP) hal ini harus dipertahankan yang telah disandang daerah ini. Dengan opini WTP yang disandang daerah ini selama dua tahun secara berturut-turut, yakni tahun 2014 dan 2015 merupakan suatu prestasi yang sangat gemilang dalam menata dan mengelola keuangan daerah dilakukan secara efektif efisien, transparan dan akuntabel.
Dengan demikian, implementasinya sesuai dengan yang diharapkan bersama. Hal ini menjadi pedoman bersama agar pengelolaan keuangan negara ini benar-benar memberi dampak azas manfaat terhadap tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkesinambungan sesuai dengan skala priritas kebutuhan. (Advetorial)
