Dalam hal ini, ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedi Afrizal menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur program strategis nasional seperti Jalan tol dan jembatan timbang di Provinsi Lampung hampir 100% selesai.
"Sejarahnya jalan tol di Lampung ini pernah dibuka lelang secara bebas namun belum ada peminat, mungkin karena dilihat tidak ada meberikan dampak yang signifikan. Tetapi justru tol sepanjang 250 kilometer sekarang diputuskan dikelola pemerintahan pusat dengan dana BUMN ,"papar Dedi dalam rapat kunker di ruang rapat utama komisi DPRD Provinsi Lampung. Senin (16/10).
Kader Partai Demokrat Indonesia Perjuangan(PDIP) itu juga menjelaskan bahwa dengan adanya jalan tol di provinsi Lampung bisa menyokong kemajuan program institute teknologi Sumatera.
"Jaraknya lumayan dekat dengan pintu eksit tol, jadi diharapkan tidak hanya mahasiswa dari pulau Sumatera saja yang masuk ke ITERA tapi juga dari luar pulau sematera,"ujar Dedi.
Selain jalan tol, Dedi juga memaparkan perkembangan pembangunan infrastruktur lainnya yang ada di Provinsi Lampung yaitu Bandara Raden Inten yang panjangnya mencapai 3.000 meter dan akan dibangun embar kasi haji penuh.
"Tidak hanya bandara Raden Inten tapi provinsi Lampung juga sedang proses pemugaran bandara di pesisir barat yaitu bandara Taufik Kiemas,"ujarnya.
Terpisah, wakil ketua DPRD Kalimatan Selatan, Muhaimin mengatakan kunker pembangunan infrastruktur di provinsi Lampung rencananya akan diterapkan di Kalimantan Selatan.
"Yang pertama ini adalah kunjungan balasan karena sebelumnya DPRD Lampung pernah berkunjung ke DPRD Kalimantan Selatan, jadi ini sebagai ajang silaturahmi saling tukar pikiran dan pendapat demi kemajuan daerah, yang kedua kami ingin memantau progres pembangunan jalan tol yang ada di Sumatera yamg saat ini pembangunannya dimulai dari provinsi Lampung, kami ingin banyak mempelajari persiapan apa saja yang harus disiapkan untuk pembangunan jalan tol yang juga pada akhirnya akan dibangun di Kalimantan Selatan, tentunya kami ingin mengantisipasi kendala-kendala apa saja yamg memungkinkan menghambat pembangunan jalan tol,"jelas muhaimin usai kunker.
Selain itu, tidak hanya jalan tol yang kemungkinan akan diterapkan di Kalimantan Selatan, tetapi juga pembangunan embung.
"Kami ingin juga mempelajari pembangunan embung yang ada di provinsi Lampung, karena pada saat ini di Kalimantan Selatan hanya baru ada satu embung," tandasnya.
Dari hasil kunker ini diharapkan banyak hal yang kita pelajari hingga membawa perubahan pembangunan yang berdampak positif baik untuk Lampung maupun Kalimantan Selatan.
Diketahui hadir dalam kunker ini, Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal, jajaran komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Kadis BAPPEDA, Kadis PU&PR, Kadis PKP&PSDA dan Kadis perhubungan.(Adv).
