 |
Hal ini ditengarai dengan sikap pemerintah, khususnya Pemkot Bandarlampung yang tidak pro rakyat kecil dengan mengorbankan hak pendidikan anak atau siswa demi mencari kepentingan lain.
Ketua DPD SPRI Lampung Badri mengatakan, dari hasil rapat konsolidasi lanjutan yang digelar hari ini, Jum'at pada 28 april 2017, yang dihadiri ibu-ibu wali murid SDN 2 Palapa Bandar Lampung perlu adanya respon peringatan hari pendidikan nasional dengan menyuarakan untuk melawan kapitalisasi pendidikan dan menolak wacana penutupan SDN 2 Palapa.
"Sampai saat ini Pemerintah Kota tidak mau mendengarkan apa yang jadi keinginan para wali murid SDN 2 Palapa Bandar Lampung dengan mengeluarkan statemen tidak ada bangunan baru buat SDN 2 Palapa Bandar Lampung," ujarnya.
Hal itu menurutnya merupakan kebijakan yang anti rakyat. Kenyataan itulah yang telah menyadarkan wali murid sehingga wali murid telah bangkit dan melawan kekuasaan borjuasi yang selalu menindas.
"Maka dari itu kami dan wali murid SDN 2 Palapa Bandar Lampung akan turun ke jalan untuk mimbar bebas menolak wacana Walikota Herman HN tersebut," ucapnya. (RF)
