 |
Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan, e-katalog menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka dan efisien.
"Melalui e-katalog, pembelian barang/jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Pengelola pengadaan hanya perlu melakukan log in dan melakukan transaksi melalui halaman https://e-katalog.lkpp go.id/,” ungkapnya.
Agus pun optimistis, dengan banyaknya pilihan dan fleksibilitas dalam membeli produk, pemerintah dapat memilih dan menentukan pembelian produk sesuai dengan kebutuhannya. Terlebih informasi spesifikasi harga dan merek telah dibuka dan dapat di akses oleh semua pihak.
"Informasi harga dan spesifikasi barang/jasa yang terdaftar di e-katalog LKPP bersifat terbuka. Seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol pembeli. Dalam hal ini tentunya dapat membandingkan harga barang yang sama dari beberapa penyedia, jadi dengan medium (e-katalog) ini mengcreate pasar dan harus terbuka harganya Jadi ini semacam crowd control. Dengan demikian publik bisa mengawasi langsung," jelasnya.
Terpisah, Direktur Corporate sales Bhinneka.com Heriyadi Janwar menjelaskan, Bhinneka.com sebagai pelopor penyedia barang/jasa secara online telah terverifikasi di LKPP dan turut berperan aktif untuk melakukan sosialisasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-katalog.
"Sebagai online store yang telah berkecimpung di dunia distribusi dan penjualan barang/jasa secara online dan offline selama 24 tahun Bhinneka.com berkomitmen memberikan produk, harga, pelayanan dan servis terbaik melalui e-katalog LKPP di mana Bhinneka memiliki perwakilan resmi di 32 provinsi di seluruh Indonesia," Ujar Heriyadi.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Lampung Zainal Abidin mengatakan pihaknya mendukung LKPP karena memudahkan satuan kerja untuk melakukan belanja di tahun anggaran sesuai kebutuhan.
"Transaksi elektronik lebih aman, nyaman,transparan dan akuntabel. Selain itu barang yang dibeli sesuai dengan yang kita butuhkan, " Paparnya.
Acara tersebut turu dihadiri sekitar 200 orang yang terdiri atas kepala SKPD, ketua ULP, dan LPSE di Provinsi Lampung. (RD)
